PRESISINEWS.ID JAKARTA – Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menegaskan dukungan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menambah satu periode kepemimpinannya. Hal tersebut diklaim sebagai bentuk politik balas budi lantaran merasa aspirasi pihaknya sudah dibantu.
Ketua Umum APDESI Surta Wijaya menegaskan hal tersebut sekaligus membantah, jika dukungan tersebut karena adanya arahan langsung dari Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Surta Wijaya mengatakan, kalau dukungan tersebut murni berasal dari aspirasi para kepala desa. Menurutnya, Luhut justru melarang APDESI untuk koar-koar soal dukungannya terhadap Jokowi untuk memimpin Indonesia setelah 2024.
“Enggak ada. Oh, dia ngelarang malah. Ketemu aja dilarang. Kamu jangan cerita-cerita begitu. Sudah, saya enggak berani ngomong. Tadi saya udah mau teriak tiga periode. Dilarang semua,” kata Surta Wijaya sesuai menghadiri Silatnas APDESI di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022).
BACA JUGA: Presiden Jokowi Membuat Kepala Desa se-Indonesia Kegirangan Karena Aspirasi Mereka Dikabulkan
Surtaw lantas menjelaskan kalau pihaknya bakal deklarasi pernyataan dukungan Jokowi tiga periode. Deklarasi itu disebutkan akan dilangsungkan sehabis perayaan Hari Raya Idul Fitri 2022.
“Habis lebaran kami deklarasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menerangkan kalau dukungan itu berdasarkan aspirasi para kepala desa yang merasa telah dibantu oleh Jokowi.
Apalagi mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengabulkan lima tuntutan mereka, di mana salah satunya ialah mengubah jadwal penyerahan gaji dari tiga bulan menjadi setiap satu bulan sekali.
“Sekarang kita punya timbal balik, beliau peduli sama kita. Itulah harapan kita, siapa tahu ke depan semua lebih baik. Teman-teman sepakat tadi, tiga periode, lanjutkan,” beber Surta Wijaya.
Sebelumnya, Surta Wijaya menjelaskan, dukungan tersebut bukan semata-mata keinginan mendadak dari para kepala desa.
Namun ia menganggap kalau APDESI memiliki utang kepada Jokowi yang sudah mengabulkan tuntutan, di mana salah satunya ialah mengubah aturan mekanisme gaji kepala desa dari tiga bulan sekali menjadi satu bulan sekali.
“Beliau kabulkan. Sekarang kita punya timbal balik, beliau peduli sama kita,” ujarnya.
Awalnya, kata Surta pihaknya hendak melakukan deklarasi bersamaan dengan Silahturahmi Nasional (Silatnas) APDESI 2022 yang digelar pada hari yang sama. Namun, Surta menyebut sempat dilarang oleh sejumlah pihak.
“Tadinya mau hari ini, dilarang sama semua. Saya capek dilarang sono-sini,” ucapnya.
(Red)
Komentar