oleh

Konsultan SLF Kupas Dasar Hukum Bangunan Gedung

JAKARTA PRESISINEWS.ID – Setiap proses pembuatan atau konstruksi di Indonesia memiliki dasar hukum yang mengatur tentang hal tersebut. Seperti halnya Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2002 berisikan peraturan pembangungan gedung.

Konsultan SLF Catur Iswanto mengulas isi dan penjelasan terkait regulasi atau aturan tersebut.

“Yang dimaksud bangunan gedung adalah bentuk fisik hasil konstruksi yang seluruh atau sebagiannya berada dipermukaan tanah atau air,” papar Catur dalam siaran tertulisnya, Minggu (12/5/2022).

Menurutnya, bangunan sendiri memiliki fungsi sebagai tempat tinggal manusia untuk melakukan berbagai macam kegiatan.

Peraturan bangunan gedung telah dijabarkan secara rinci pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021.

“Tentu peraturan ini dibuat karena memiliki tujuan untuk menjelaskan tata cara lebih lanjut tentang undang-undang bangunan gedung,” ujar Catur.

Diantara lain beberapa tujuannya ialah pertama terang Catur, membuat bangunan fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang sesuai dengan lingkungan tinggalnya.

Kedua, membuat penyelenggaraan bangunan secara tertib untuk memeriksa dan menjamin kualitas keselamatan, kemudahan, kenyamanan, dan kesehatan gedung.

“Dan yang ketiga, membentuk kepastian hukum tentang penyelenggaraan gedung,” paparnya.

Fungsi Bangunan Gedung

Konsultan SLF dari PT. Ria Konsultan ini menerangkan bahwa bangunan gedung memiliki fungsi dalam Bab III pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 yang mengaturnya.

Fungsinya meliputi sebagai hunian, sosial budaya, keagamaan, usaha, dan fungsi khusus.

Pertama, terkait fungsi hunian ialah bangunan gedung difungsikan sebagai tempat tinggal manusia. Tempat tinggal yang dimaksud, meliputi rumah tinggal tunggal, rumah susun, rumah tinggal deret, dan rumah tinggal sementara.

“Fungsi ini berkaitan dengan kebutuhan primer manusia,” terang Catur.

Kedua, fungsi keagamaan merupakan bangunan gedung yang difungsikan untuk menjalankan peribadatan bagi umat beragama.

BACA JUGA: Fungsi Permen LHK No. 4 Tahun 2021 Sampai Solusi Menjaga Lingkungan Hidup

“Ketiga, maksud fungsi sosial budaya ialah bangunan gedung meliputi masjid, pura, vihara, gereja, dan kelenteng. Umat beragama dapat menjalankan peribadatan yang terpusat pada bangunan keagamaan dengan nyaman.”

“Bangunan ini berfungsi untuk menjalankan kegiatan sosial dan kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Contohnya adalah bangunan untuk pendidikan, kebudayaan, laboratorium, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan. Sekolah dan gedung pertunjukan termasuk ke dalamnya,” papar Catur.

Kemudian yang keempat mengenai fungsi usaha. Kata dia, bangunan gedung jenis ini bertujuan untuk menjalankan perekonomian atau usaha. Yang dimaksud menurut UU adalah perkantoran, perhotelan, perdagangan, perindustrian, gudang, terminal, wisatarekreasi, dan lain sebagainya.

“Bangunan tersebut memiliki fungsi khusus yang mendatangkan pemasukan,” kata Catur.

Lanjutnya menjelaskan, bahwa bangunan dengan fungsi khusus tidak termasuk ke dalam empat kategori di atas. Bangunan ini meliputi gedung reaktor nuklir, bangunan pertahanan dan keamanan, serta bangunan yang sudah diputuskan menteri.

Bangunan-bangunan yang sudah dipaparkan juga boleh memiliki lebih dari satu fungsi di dalamnya. Lantaran sudah ada perubahan pasal 7 ayat 1 pada UU Nomor 28 Tahun 2002, berdasarkan pembaharuan di Pasal 24 Angka 4 UU Cipta Kerja.

Hal ini, Catur katakan akan meningkatkan efisiensi fungsi bangunan terhadap masyarakat. Namun tidak merubah fungsi atau berjalan tidak sesuai dengan fungsi yang sudah didaftarkan.

Dari “Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung”.

“Pasal tersebut diubah menjadi “setiap bangunan gedung harus memenuhi standar teknis bangunan gedung sesuai fungsi dan klasifikasi,” beber Catur menyebut isi pasal perubahan tesebut.

BACA JUGA: Sempat Viral, Kasus Penipuan Robot Trending Jadi Prioritas Kejagung

Hal tersebut penting ketika ingin membangun gedung yang memiliki tujuan tertentu. Dengan mengacu UU Nomor 28 Tahun 2002 masih digunakan sebagai peraturan resmi bagi warga negara.

Kupas Aturan Teknis

Dalam kesempatan sama, Catur mengupas PP Nomor 16 Tahun 2021 sebagai aturan teknis pelaksanaan bangunan gedung yang sudah di tetapkan oleh pemerintah sebagai turunan atas UU Nomor 28 Tahun 2002.

Catur katakan pelaksanaan fungsinya adalah gedung memiliki aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Hal ini bertujuan agar bangunan tidak berubah fungsi mendadak tanpa diketahui pemerintah.

“Bangunan dengan yang memiliki satu fungsi namun memiliki kegiatan yang tidak berhubungan di dalamnya akan dikenai sanksi,” ulasnya.

Pemerintah sudah membagi dan menjelaskan lebih detail tentang UU sebelumnya. Namun PP 16 Tahun 2021 berfungsi mengatur salah satunya terkait jenis bangunan yang lebih spesifik.Terdiri dari, Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCB), Fungsi Khusus, Bangunan Gedung Hijau (BGH), Hunian Hijau Masyarakat, Negara.

“BGCB adalah bangunan gedung yang memiliki status sebagai bangunan cagar budaya. Ketetapan ini sudah diputuskan oleh pemerintah daerah dan pusat sebagai peresmian bangunan dan hak-hak di dalamnya. Bangunan jenis ini dirawat dan dilestarikan oleh pemerintah dibantu masyarakat setempat,” paparnya.

Kedua, Bangunan Gedung Fungsi Khusus secara khusus dibentuk oleh pemerintah dengan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi untuk menjamin keamanan nasional. Sebaliknya, bangunan ini juga dapat dibangun secara khusus karena apa yang ada di dalamnya dapat berbahaya bagi masyarakat sekitar.

Ketiga, Bangunan jenis BGH beroperasi untuk penghematan energi, air, serta sumber daya lainnya. Bangunan ini memiliki fungsi dan klasifikasi masing-masing dalam setiap penyelenggaraannya.

Keempat, jenis Bangunan Gedung Hunian Hijau Masyarakat Bangunan adalah bentuk rumah tinggal tunggal dalam sebuah lingkungan administratif atau tematik. Tentu saja lingkungan dan bangunan rumah tinggal ini memenuhi ketentuan rencana kerja bangunan yang biasa disebut H2M ini.

“Terakhir, BGN adalah bangunan gedung yang digunakan untuk keperluan dinas dengan hak pada negara atau daerah. Pengadaan bangunan ini berasal dari sumber pendapatan, seperti dana anggaran pendapatan, dana belanja negara, APBD, dan lainnya secara sah,” ulasnya.

Ia menambahkan bahwa BGN mencakup gedung-gedung dengan klasifikasi khusus seperti Istana negara, Rumah jabatan mantan Presiden dan Wakil Presiden, Rumah jabatan menteri, Wisma negara, Gedung instalasi nuklir, Gedung dengan radioaktif.

Kemudian, Bangunan kepolisian, Gedung terminal udara, laut, darat, Stasiun kereta, Stadion atau GOR, Rumah tahanan,Pusat data, Gedung benda berbahaya, Gedung bersifat monumental, Gedung perwakilan negara.

BACA JUGA: Menkumham Minta Oknum Notaris Nakal Diberi Sanksi Tegas

Catur menambahkan PP Nomor 16 Tahun 2021 ini pun sudah mengatur terkait sanksi terhadap pemilik yang mengalihfungsikan.

Sanksi nya berupa peringatan secara tertulis, penghentian sementara atau bahkan tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, penghentian sementara atau bahkan tetap pada pekerjaan dan pelaksanaan pembangunan pembatasan pada kegiatan pembangunan.

“Ada yang lebih berat lagi seperti, dibekukannya PBG dan SLF dari bangunan gedung, dicabutnya PBG dan SLF dari bangunan gedung. Perintah untuk pembongkaran gedung, menghentikan pemberian tugas TPA selama 3 bulan, mengeluarkannya dari basis data TPA, menghentikan pemberian tugas dan penghentian tugas sebagai pemilik,” bebernya.

Keputusan pemberian sanksi administratif ini dapat dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai ketentuan perundang-undangan. Menurut dia, penegakkan sanksi tersebut perlu sosialisasi kepada masyarakat dan diterapkan secara bertahap, dengan mempertimbangkan keadilan UU lain.

“Peraturan dan sanksi yang ada di dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 yang saya sampaikan akan memberikan publik gambaran ketika ingin membuat fungsi sebuah gedung atau bangunan berjalan dengan baik,” demikian Catur mengakhiri.

(Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News