oleh

PPP Lebak Minta Dana Hibah Dibagi Rata

PRESISINEWS.ID – Pencairan Dana Hibah Bansos untuk pembangunan  sarana dan prasarana (Sarpras)  keagamaan di Kabupaten  Lebak ternyata tidak disemua semua elemen.  Bahkan,  pencairan  dana hibah seniali Rp.  1,2 Milliar tersebut menuai beragam penolakan.
Fraksi PPP DPRD Kabupaten Lebak menolak tegas pencairan dana hibah. Mereka menilai dalam proses administrasi  maupun pencairannya terdapat kejanggalan.
Hal itu dibenarkan oleh Ketua Fraksi PPP DPRD Lebak Musa Weliansyah. Menurut Musa, keputusan tersebut disampaikan oleh ke 4 anggota fraksi PPP yang kini duduk di kursi DPRD Lebak.
“Keputusan fraksi, kami menolak dicairkan dana hibah tersebut karena adanya ketidakadilan,” kata Musa kepada wartawan di Gedung DPRD Lebak, Rabu (21/4/2021).
Salah satu ketidakadilan menurut Musa, masih ada sejumlah legislator yang tidak mendapatkan dana hibah tersebut. Kemudian besaran nilai dana hibah masing-masing pengusul (Anggota dewan-red) yang bervariasi.
“Ada yang mendapat Rp50 juta per orang, ada yang Rp70 juta, bahkan ada yang Rp124 juta, ini kan bentuk ketidakadilan,” kata Musa.
Seharusnya,  kata Musa,  dana hibah tersebut dibagi rata menjadi Rp25 juta peranggota DPRD.
“Etisnya kan dibagi rata, kalau dibagi rata per anggota dapat Rp25 juta. Kalau pun ada selisih, Rp5 juta dengan pimpinan ya wajar lah,” ujar Musa.
Musa mengatakan,  dana hibah itu sendiri merupakan  usulan dari tahun 2020 lalu,  sehingga kemungkinan terdapat lembaga yang sudah menyelesaikan pembangunannya.
Untuk itu, dirinya meminta pihak terkait untuk melakukan verifikasi  ulang terhadap usulan dana hibah terhadap pemhangunan  sarpras keagaaman itu.
“Harusnya di verifikasi ulang,  karena jika mengacu usulan awal takutnya kini majelis taklim,  masjid dan tempat keagamaan lainnya sudah selesai dibangun,” kata Musa.
Dirinya juga meminta agar masyarakat  turut aktif dalam melakukan  pengawasan terhadap  pencairan dana hibah itu.
“Untuk itu kami meminta awak media, dan masyarakat untuk turut aktif melakukan pengawasan, jangan sampai dana hibah itu dicairkan, sementara pembangunannya sudah selesai.  Tidak boleh dana hibah ini gunakan untuk bayar hutang, karena ini untuk pembangunan  fisik sesuai dengan kondisi sekarang, ” pungkas Musa.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *